Keuangan Syariah Penopang Besar APBN 2022

Keuangan Syariah Penopang Besar APBN 2022

Banyak masyarakat masih menganggap bahwa ekonomi dan keuangan syariah masih sebatas pelengkap dan penonton yang berada di luar arena perekonomian, tetapi faktanya justru keuangan syariah menjadi salah satu penopang keberlanjutan anggaran negara kita tahun 2022. Keuangan syariah nyatanya bukanlah obat pereda nyeri sesaat bagi kesehatan anggaran negara, tetapi mampu menjadi suplemen jangka panjang yang akan memperkuat postur APBN secara umum.

Meski tak secara eksplisit disebutkan dalam pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2022, faktanya ekonomi dan keuangan syariah makin berkontribusi dalam penguatan APBN kita. Betapa tidak, kontribusi ekonomi syariah dalam menopang anggaran negara terus meningkat setiap tahunnya melalui instrumen-instrumen andalan syariah.

Sejak tahun 2008, instrumen ekonomi dan keuangan syariah selalu ikut berperan dalam menuntaskan proyek-proyek pemerintah yang sedang berjalan serta menjadi salah satu penopang anggaran pemulihan ekonomi nasional saat ini. APBN merupakan ekspresi matematis pemerintah dalam menentukan prioritas pengelolaan negara yang akan sangat menentukan arah jalannya perekonomian negara.

Semua prioritas tersebut akan terlihat dalam postur lengkap APBN. Oleh sebab itu, dalam proses pembangunan nasional, khusus dalam proses pemulihan seperti ini, ekonomi dan keuangan syariah turut menyehatkan anggaran pemerintah di semua postur APBN, baik di postur pendapatan dan pembiayaan, maupun di postur belanja negara.

Di sisi postur pendapatan dan pembiayaan RAPBN 2022, nilai penerbitan SBSN proyek direncanakan sebesar Rp29,64 triliun yang tersebar di tiga belas Kementerian dan Lembaga untuk membiayai 818 proyek. Proyek-proyek besar yang akan ditopang oleh pembiayaan syariah diantaranya pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi, pembangunan Bandar Udara Siboru Fakfak Papua Barat, dan revitalisasi dan pengembangan asrama haji.

Skema pembiayaan melalui SBSN tersebar di 13 Kementerian/ Lembaga dengan berbagai macam kegiatan dan proyek. Hal ini membuktikan skema SBSN didisain dengan administrasi yang sangat mudah untuk diimplementasikan sehingga banyak lembaga negara tertarik menerbitkannya.

Kementerian Agama tercatat sebagai Kementerian/ Lembaga yang memiliki proyek terbanyak yang dibiayai melalui pembiayaan SBSN yaitu 425 proyek. Sementara itu Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika baru memiliki satu proyek yang berasal dari skema SBSN. Kedepannya, diharapkan semakin banyak Kementerian/ Lembaga yang menggunakan pembiayaan melalui penerbitan SBSN. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga berkomitmen dalam upaya penguatan infrastruktur IPTEK strategis melalui pembiayaan SBSN.

Tak hanya itu, bahkan melalui penerbitan SBSN, pemerintah mampu menyediakan rumah dinas prajurit TNI senilai Rp964,5 miliar. Secara umum, realisasi Proyek SBSN 2021 sampai dengan Juli 2021 bahkan mencapai 31 persen yang merupakan capaian tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya di tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah pandemi COVID 19, pembangunan proyek yang dibiayai melalui SBSN tetap berjalan dengan baik.

SBSN secara berkelanjutan digunakan sebagai salah satu instrumen pembiayaan umum syariah untuk membiayai secara langsung proyek pemerintah di berbagai Kementerian/Lembaga. Nilai pembiayaan APBN melalui SBSN terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Nilai proyek SBSN meningkat tajam dari Rp800 miliar pada tahun 2013, hingga menyentuh Rp27 triliun pada tahun 2021, bahkan akumulasi SBSN meningkat sebesar Rp145,84 trilun sejak pertama kali diterbitkan.

Hal ini membuktikan bahwa keuangan syariah mampu menjadi instrumen andalan dalam membiayai pembangunan nasional. Bahkan, skema pembiayaan syariah terbukti mampu mendorong kinerja ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan melibatkan korporasi dan UKM.

Dalam RAPBN 2022, pembiayaan melalui penerbitan SBSN dirancang naik 23,84 persen atau Rp.5,7 triliun di banding anggaran 2021 yang hanya membiayai proyek di sebelas Kementerian/ Lembaga. Kenaikan ini merupakan sinyal optimis dalam menjadikan SBSN sebagai salah satu pilar utama instrumen pembiayaan APBN untuk pembangunan infrastruktur nasional, dan sekaligus dapat mendorong pendalaman pasar keuangan syariah tanah air

Inovasi penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk menjadi skema primadona dalam membangun kolaborasi wakaf dan APBN dalam upaya mendukung Gerakan Wakaf Nasional. Sukuk wakaf terbukti menjadi instrumen investasi yang aman, produktif serta sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Perlu diketahui Gerakan Wakaf Nasional bukan bagian postur pendapatan negara, sehingga tidak benar wakaf yang dikelola oleh Bdan Wakaf Indonesia akan dipakai untuk menutupi defisit APBN. Wakaf yang dikelola BWI, baik dalam bentuk uang maupun wakaf produktif akan menjadi basis keuangan umat yang berkelanjutan sehingga mampu menyokong kehidupan ekonomi sosial masyarakat.

Dalam Rancangan Undang-Undang APBN 2022, instrumen SBSN juga tetap digunakan untuk menyokong pembiayaan penanganan dan pemulihan dampak dari pandemi COVID-19. Pemerintah melalui Kementerian/ Lembaga diizikan untuk menjadikan program lembaga sebagai dasar menerbitkan SBSN. Aturan ini memberi ruang bagi pemerintah untuk berinovasi dalam menyusun program-program prioritas dan berkualitas dalam rangka mendorong percepatan penyerapan anggaran untuk pemulihan ekonomi.

Meskipun pembiayaan APBN dengan skema syariah dapat dilaksanakan dengan mudah, namun penerbitan SBSN berpotensi memicu pelebaran ruang defisit anggaran. Meskipun kita mengakui bahwa penerbitan obligasi syariah atau sukuk negara dapat memberikan stimulus sementara terhadap permintaan dan output, tetapi dalam jangka panjang pembiayaan APBN yang terlalu tinggi akan berdampak pada meningkatnya beban utang pemerintah sehingga pada akhirnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Dukungan APBN dalam pengembangan ekonomi syariah juga terlihat dari peningkatan alokasi anggaran belanja negara untuk penyelenggaraan Jaminan Produk Halal melalui pengurusan sertifikasi produk halal. Hingga akhir tahun 2020, lebih dari 11 ribu pelaku usaha yang telah mengajukan permohonan sertifikasi halal. Dengan perkembangan tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mendapatkan anggaran Rp114,2 juta untuk tahun anggaran 2022. Tentu saja anggaran tersebut diharapkan terus meningkat setiap tahunnya agar dapat membangun ekosistem halal yang ideal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Optimalisasi belanja negara untuk pengelolaan ZISWAF juga perlu mendapatkan prioritas. BAZNAS dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu mendapatkan tambahan anggaran lebih dalam APBN sehingga memudahkan BAZNAS dan BWI dalam merealisasikan potensi besar zakat dan wakaf kita. BAZNAS mendapatkan anggaran APBN sebesar Rp8 miliar pada tahun 2020, sebesar Rp724 juta digunakan untuk penanganan COVID-19 sehingga total nett anggaran APBN yang dialokasikan untuk BAZNAS sebesar Rp7,27 miliar. Realisasi APBN digunakan untuk kebutuhan operasional sebesar 35,2 persen atau Rp2,56 miliar. Penyerapan anggaran yang rendah BAZNAS disebabkan oleh adanya kebijakan Work From Home atau Bekerja dari Rumah.

Di masa depan, kedudukan ekonomi dan keuangan syariah berpeluang menjadi primadona dalam bingkai APBN kita dengan beberapa langkah. Pertama,pemerintah perlu melakukan diversifikasi dan inovasi instrumen keuangan syariah dalam membiayai proyek-proyek vital. Diversifikasi instrumen syariah bertujuan agar Kementerian dan Lembaga dapat menyesuaikan jenis kegiatan dan proyek di masing-masing lembaga dengan model pembiayaan syariah yang cocok, sehingga tidak hanya didominasi proyek berbasis fixed income tetapi juga berbasis kerja sama.

Kedua, peningkatan peran ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya fokus di sisi pendapatan dan pembiayaan saja dengan menerbitkan SBSN, tetapi perlu anggaran yang seimbang di sisi belanja negara untuk lembaga-lembaga yang berperan aktif dalam membangun umat. Sepantasnya lembaga-lembaga yang mengelola kepentingan umat tersebut mendapatkan kucuran tambahan dana APBN yang layak untuk menjalankan programnya masing-masing.

Terakhir, selama masa pandemi masih berlanjut, pemerintah mutlak membutuhkan rancangan anggaran yang agresif. Meskipun demikian, pemerintah perlu mengurut kembali prioritas alokasi anggaran serta mempercepat penyerapan anggaran pemulihan ekonomi agar kebijakan memperlebar ruang defisit melalui penerbitan instrumen syariah tidak digunakan untuk program-progam yang mubazir. Oleh sebab itu, tak hanya menjadi solusi jangka pendek, penggunaan instrumen syariah tidak boleh menambah beban defisit anggaran dalam jangka panjang, tetapi harus menjadi stimulus yang sehat bagi APBN di segala situasi.